FORMASA Fest #1 di Surakarta Jadi Ajang Sinergi Ormas, Pemerintah Soroti Akses Hunian dan Pendidikan Rakyat

SURAKARTA, MATA JATENG – Forum lintas organisasi kemasyarakatan di Kota Surakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Bertajuk Silaturahmi dan Sinergitas Lintas Organisasi Kemasyarakatan melalui FORMASA Fest #1, kegiatan tersebut digelar pada Sabtu (24/10/2026) di Auditorium Pegadaian Gading Surakarta, Jalan Brigjen Sudiarto, Joyosuran, Pasar Kliwon.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, bersama perwakilan sekitar 67 organisasi kemasyarakatan (ormas), termasuk di antaranya Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI).

FORMASA Fest #1 menjadi ruang silaturahmi, dialog terbuka, dan penguatan sinergi antara pemerintah dengan elemen masyarakat sipil di Kota Solo.

Wawali Astrid: 67 Ormas adalah Potensi Besar Kota Solo

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif penyelenggaraan FORMASA Fest #1 yang mampu menyatukan puluhan ormas dalam satu forum komunikasi.

Astrid menegaskan, keberadaan lebih dari 60 ormas di Solo adalah potensi sosial yang luar biasa yang harus dirawat. Dengan koordinasi yang kuat, persoalan di masyarakat bisa lebih cepat terdeteksi, dikomunikasikan, dan ditangani melalui mekanisme yang tepat.

Menurutnya, Surakarta memiliki posisi yang sangat strategis dalam dinamika sosial dan politik nasional. Setiap persoalan yang muncul di Solo kerap mendapat perhatian luas, sehingga komunikasi antar-elemen menjadi kunci untuk menjaga kondusifitas kota.

Pemerintah Kota Surakarta, lanjutnya, mendukung penuh agar forum lintas ormas ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan berlanjut pada kerja sama konkret yang memberi manfaat langsung bagi warga.

Budiman Sudjatmiko: Solo Kota dengan Dinamika Paling Sensitif

Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko dalam paparannya menggambarkan Kota Solo sebagai kota dengan dinamika yang sangat sensitif, baik dari sisi civil society, kebudayaan, hingga politik.

Karena karakter itulah, intensitas pertemuan dengan ormas dan LSM menjadi sangat penting. Bagi pemerintah, ormas adalah jembatan untuk mendapatkan potret jujur tentang apa yang benar-benar dirasakan rakyat di akar rumput.

Melalui dialog rutin, aspirasi masyarakat bisa teridentifikasi lebih awal sebelum menjadi gejolak sosial.

Poin Krusial: Bedakan Miskin Kota dan Miskin Desa

Poin paling tajam dalam paparan Budiman adalah soal kemiskinan perkotaan dan pedesaan yang tidak bisa disamakan penanganannya.

Menurut Budiman, selama ini kemiskinan kerap dipahami hanya sebagai kekurangan uang tunai (cash), sehingga solusinya hanya BLT dan Bansos.

Padahal, kemiskinan juga soal ASET dan AKSES.

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki seseorang untuk menopang hidupnya, seperti tanah, rumah, modal usaha. Sedangkan akses adalah kesempatan untuk dapat pendidikan, informasi, pasar, pekerjaan, dan layanan publik,” terang Budiman.

Ia menjelaskan perbedaannya:

Warga desa bisa punya aset berupa tanah dan lahan produktif, tapi terkendala akses terhadap pendidikan modern, informasi, pasar, dan peluang ekonomi, sehingga asetnya belum optimal menghasilkan nilai ekonomi.

Sebaliknya, warga kota justru terkendala aset. Meski dekat dengan pusat ekonomi, banyak yang belum punya rumah, tanah, atau modal usaha yang memadai.

“Jadi strategi pengentasan kemiskinan harus beda. Desa butuh dibuka aksesnya, kota butuh diperkuat asetnya,” tegas mantan aktivis 98 tersebut.

Soroti Tanah BUMN Menganggur untuk Rumah Susun Rakyat

Tak kalah menarik, Budiman juga menyoroti banyaknya tanah milik BUMN yang menganggur, termasuk lahan di bantaran rel kereta api.

Ia menggagas agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat perkotaan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses hunian layak bagi rakyat miskin kota.

Gagasan ini dinilai menjawab persoalan keterbatasan aset warga kota. Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan lahan BUMN harus tetap melalui kajian matang terkait status tanah, tata ruang, keselamatan, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Pendidikan Gratis dan Sekolah Rakyat Jadi Kunci

Selain hunian, Budiman juga menekankan pentingnya akses pendidikan. Ia menyoroti kebijakan pendidikan tinggi negeri gratis dan program Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem sebagai jalan untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi.

Menurutnya, pendidikan adalah kunci untuk membuka akses pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun efektivitasnya sangat tergantung pada ketepatan sasaran, kualitas, dan keberlanjutan pembiayaan.

Jangan Berhenti di Seremonial

Kehadiran Wawali dan Kepala BP Taskin di FORMASA Fest #1 menjadi momentum penting bagi ormas di Surakarta, termasuk AWPI, untuk memperkuat peran sebagai mitra kritis pemerintah dan penyambung aspirasi rakyat.

Tantangan sesungguhnya kini terletak pada tindak lanjut. Sinergi yang dibangun harus diterjemahkan dalam jalur komunikasi yang jelas, mekanisme pengaduan warga, koordinasi lintas lembaga, dan langkah konkret di lapangan.

Ormas juga dituntut menjaga independensi, menyampaikan aspirasi berbasis fakta, dan mengedepankan kepentingan publik.

FORMASA Fest #1 diharapkan menjadi awal baru penguatan jejaring lintas organisasi di Surakarta. Keberhasilannya bukan diukur dari banyaknya ormas yang hadir atau pejabat yang datang, melainkan sejauh mana dialog tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Solo.

Editor: Sriyadi – Tim Redaksi MATA JATENG | Akurat Tajam Terpercaya